Bengkulu Utara – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) telah mengikuti sidang Paripurna yang berfokus pada pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya. Acara ini digelar di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten BU pada hari Rabu (16/8/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengemukakan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RUU APBN 2024. Pidato tersebut disampaikan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Presiden Jokowi menjelaskan, “Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen.”
Dalam upaya mencapai pertumbuhan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro.
Dia menekankan pentingnya menciptakan situasi kondusif dan damai selama Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Implementasi undang-undang baru juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada penguatan struktural ekonomi.
Selain itu, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi pada tingkat sekitar 2,8 persen.
Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dioptimalkan untuk mengatasi tekanan inflasi, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun gejolak eksternal.
Pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam hal nilai tukar Rupiah, diperkirakan akan bergerak di sekitar Rp15 ribu per Dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diprediksi akan berada pada level 6,7 persen.
Presiden menambahkan, “Koordinasi antara anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan senantiasa bersifat antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.”
Presiden Jokowi juga menekankan peran strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, dan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, serta daya saing dalam pertahanan dan keamanan nasional.
Menanggapi pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2024 beserta nota pengantarnya, Bupati BU, Ir. H Mian, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat telah menyusun rancangan APBN 2024 dengan matang, mempertimbangkan kebutuhan belanja dan optimalisasi pendapatan negara, serta telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati BU menegaskan dukungan dan kesiapan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati BU Ir. H Mian, Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, M.AP, Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH serta berbagai perwakilan dari Forum Koordinasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten BU, serta berbagai lembaga dan organisasi terkait lainnya. (AR1)
