BENGKULU UTARA – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan sektor ekonomi, khususnya di wilayah pesisir.
Proses penyusunan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno S.Pd., dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga unsur legislatif, termasuk Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat.
Dalam forum pembahasan, pemerintah daerah mengungkap sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi. Di antaranya keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang perlu ditingkatkan, potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal, serta perlunya penguatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan sektor perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menyusun arah prioritas pembangunan. Ia menegaskan bahwa RKPD harus mampu menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, hunian layak, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi nelayan sebagai sektor strategis di Bengkulu Utara. Namun demikian, program tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan harus dilengkapi dengan pendampingan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan.
“Program untuk masyarakat nelayan perlu dirancang secara terpadu dan berkelanjutan, agar hasilnya benar-benar optimal,” tegasnya.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah daerah mengajukan lima program prioritas dengan total anggaran sekitar Rp96,5 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan SPAM, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta peningkatan kualitas bantuan rumah swadaya.
DPRD Bengkulu Utara menyatakan dukungan terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun, Ichram mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan transparan.
Ia menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan harus selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni Bengkulu Utara Maju, Hebat, Sejahtera, dan Bahagia Berkelanjutan (Mahabbah).
Selain itu, forum konsultasi publik dinilai memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa sebagian program strategis yang diusulkan telah mendapatkan konfirmasi, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi.
DPRD Bengkulu Utara memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan RKPD 2027, agar pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Ar1/Adv)
