AdvertorialBengkulu UtaraBerita

Mengungkap Keadilan, DPRD Bengkulu Utara Gelar Hearing Bersama Honorer Belum Lulus PPPK

433
×

Mengungkap Keadilan, DPRD Bengkulu Utara Gelar Hearing Bersama Honorer Belum Lulus PPPK

Sebarkan artikel ini
Mengungkap Keadilan, DPRD Bengkulu Utara Gelar Hearing Bersama Honorer Belum Lulus PPPK

Bengkulu Utara – Pada Selasa, 9 Januari 2024, puluhan honorer yang belum berhasil lolos pada perekrutan Desember 2023 lalu menghadiri sebuah hearing bersama Komisi I DPRD Bengkulu Utara di Sekretariat DPRD setempat.

Inisiatif hearing ini bermula dari permintaan secara tertulis yang diajukan oleh para honorer yang belum lulus pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Desember 2023 tersebut.

Dalam forum tersebut, para honorer yang belum berhasil lolos seleksi PPPK menyampaikan keluhan mereka mengenai dugaan adanya kecurangan dalam pengelolaan administrasi beberapa peserta yang berhasil lolos pada seleksi PPPK Desember 2023.

Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Hasdiansyah, yang didampingi oleh anggota komisi lainnya yakni Sihombing, Edi Putra, dan Roger.

BACA JUGA:  BKAD Bengkulu Utara Gelar Bimtek SIPD RI di Kota Bengkulu, Masrup: Langkah Strategis Percepatan Implementasi Sistem

Hasdiansyah dalam sambutannya menyatakan, “Hari ini kami mengadakan hearing untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait beberapa pelamar yang mengikuti seleksi PPPK pada Desember 2023 lalu.”

“I beberapa perwakilan guru telah menyampaikan keluhan dan dugaan kecurangan terkait penyelenggaraan seleksi PPPK tersebut,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kepala BKAD BU Lantik Muhammad Sahdam Romaini Sebagai Kepala Sub Bidang Aset BKAD Bengkulu Utara

“Kami telah mencatat semua keluhan dan dugaan yang disampaikan oleh peserta hearing, dan kemungkinan akan memanggil para pihak terkait untuk menanggapi permasalahan ini,” tutup Hasdiansyah.

BACA JUGA:  KOPLI ANSORI: Lebong Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Hearing ini merupakan langkah awal dalam menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat terkait proses seleksi PPPK. Dengan adanya forum ini, diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Ar1/Adv)