Lebong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah menindak lanjuti Surat Keputusan (SK) Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong. Keputusan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan, merusak tatanan birokrasi, dan melanggar aturan.
Pembatalan ini berdasarkan Surat Kemendagri nomor: 100.2.2.6/7974/OTDA yang ditujukan kepada Plt Gubernur Bengkulu pada 8 Oktober 2024.
Dalam surat tersebut, Kemendagri menyoroti pengangkatan Donny Swabuana, ST, M.Si, sebagai Pj Sekda Kabupaten Lebong, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu.
Pengangkatan ini dianggap melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 karena belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.
Surat Kemendagri juga meminta Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, untuk membatalkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: 800.1.3-P.2112 tahun 2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024.
Kemendagri merekomendasikan agar Penjabat Sekda Kabupaten Lebong tetap dijabat oleh Mahmud Siam, S.P, MM yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik di Kabupaten Lebong.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Beni Kodratullah, membenarkan bahwa SK yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Bengkulu telah dibatalkan oleh Kemendagri.
“Benar, surat SK penunjukan Pj Sekda Kabupaten Lebong oleh Plt Gubernur Bengkulu telah dianulir oleh Kemendagri,” ungkapnya.
Plt Gubernur Bengkulu juga diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Plt Bupati Lebong terkait perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda Lebong sesuai dengan peraturan yang berlaku. ***
Surat Mendagri yang Ditujukan Kepada Plt. Gubernur Bengkulu
