AdvertorialBeritaLebong

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD Tahun 2023

2858
×

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD Tahun 2023

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD Tahun 2023

LEBONG – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lebong memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi, dalam rapat paripurna pada hari Senin, 20 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi, dan para anggota DPRD Lebong lainnya di Gedung DPRD Lebong.

Pandangan umum fraksi dibacakan oleh beberapa juru bicara dari masing-masing fraksi, seperti Fraksi PAN yang dibacakan oleh Zarkasi, Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Yeni Herdiyanti, dan Fraksi PKB yang dibacakan oleh Royana. Selain itu, juga hadir Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Aswar, Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang dibacakan oleh Rama Chandra, dan Fraksi Perindo yang dibacakan oleh Wilyan Bachtiar.

Fraksi NasDem menyambut baik kehadiran keempat Raperda yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 ini, karena akan menjadi dasar pungutan daerah. Mereka juga menyoroti masalah kemiskinan yang memerlukan penanganan yang sistematis, strategis, dan komprehensif, serta masalah ketimpangan pendapatan yang membawa konsekuensi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Mereka menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sesuai dengan amanat UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat berpendapat bahwa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat penting dan harus dilakukan dengan menjalankan empat prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Mereka juga mengingatkan bahwa PAD Lebong masih kurang dari 20 persen dari total APBD Lebong, sehingga pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pengembangan sektor retribusi.

Fraksi Perindo menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi yang jelas. Mereka menyoroti Raperda tentang Pajak dan Retribusi yang sudah seharusnya disahkan untuk Lebong beberapa tahun kedepan. Fraksi Perindo juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur difokuskan pada lokasi milik daerah, bukan di tempat yang milik pribadi atau pihak ketiga.

BACA JUGA:  Ini Tanggapan Pemkab Bengkulu Utara Terhadap Pandangan Umum Raperda APBD 2024, Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menyatakan bahwa pandangan umum yang disampaikan fraksi di DPRD tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak eksekutif dalam menyusun Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lebong. Pihak eksekutif diminta untuk memberikan jawaban pada rapat paripurna DPRD

Sementara itu Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi menyampaikan, pada Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat empat aspek penting yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah Lebong.

Pertama, penguatan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kedua, peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata sebagai potensi ekonomi baru di daerah. Dan keempat, perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dari semua fraksi di DPRD Lebong terkait Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Masukan ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan anggaran ke depan,” ujar Fahrurrozi.

Wakil Bupati juga menambahkan, pemerintah daerah Lebong terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai program, termasuk peningkatan sektor retribusi, pendapatan asli daerah, dan pengembangan potensi pariwisata.

Dia juga berkometmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong secara berkelanjutan.

Diharapkan dengan adanya pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Lebong, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga adanya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkualitas di Kabupaten Lebong. (RD)