Oleh : Wasdi Junianto (Ketua Karang Taruna)

BENGKULU – Proses panjang seleksi calon komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di 25 provinsi di Indonesia telah usai. Bawaslu RI menjadwalkan melantik anggota Bawaslu provinsi terpilih pada Rabu (21/9/2022) di Hotel Grand Sahid Mercure Jakarta.

Menarik, proses seleksi yang dilakukan oleh Timsel masing-masing provinsi sudah berjalan maksimal dengan merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam UU tersebut diatur secara jelas, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30 persen.

Timsel bekerja keras untuk mengirim keterwakilan perempuan yang ikut dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dalam bahasa Fit and Propertest (FPT).

BACA JUGAPeran Perempuan Hanya “SIMBOL” Kouta 30% Dalam Pemilihan Anggota Bawaslu Provinsi

Sayangnya, kerja keras Timsel untuk memenuhi amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan di penyelenggaraan Pemilu seakan sirna begitu saja.

Betapa tidak, dari hasil FPT di 25 provinsi di Indonesia hanya terdapat lima provinsi yang menempatkan perwakilan perempuan di Bawaslu.

Dari total 23 perempuan yang masuk FPT hanya ada tujuh orang perempuan yang dinyatakan lolos FPT.

Total komisioner Bawaslu Provinsi se-Indonesia masa bakti 2022-2027 sebanyak 75 orang.

Sayangnya keterwakilan perempuan hanya menyisakan tujuh orang saja. Angka ini hanya dikisaran 7,5 persen. Masih sangat jauh dari ketentuan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen setidaknya Bawaslu RI menetapkan 22 orang perempuan sebagai komisioner Bawaslu provinsi.

Hal ini diduga kuat akibat cengkraman Partai Politik (Parpol) yang ikut andil dalam menentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Kepentingan Parpol mengikis antara kualitas dan kuantitas.

BACA JUGA:  Polda Bengkulu Raih Juara Kategori Tim Paling Serasi Dalam Festival Nusantara Gemilang

Apalagi, ada kemungkinan Parpol yang memaksakan calon Bawaslu yang tidak kualified dibidang pengawasan Pemilu.

Bawaslu RI tidak dapat berbuat banyak terhadap tekanan politik yang dilakukan oleh Parpol.

Mengapa, karena ada balas jasa yang harus mereka penuhi. Sebab, mereka lolos juga karena didukung Parpol khususnya di DPR RI komisi II yang membidangi.

Hasil Timsel Bawaslu RI, diserahkan ke komisi II untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dengan kata lain, orang Parpol atau anggota dewan lah yang meloloskan mereka.

Kondisi ini membuka lebar peluang adanya komitmen kontrak politik antara Parpol dengan komisioner Bawaslu.

Padahal, notabenenya Bawaslu merupakan wasit dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Bawaslu bekerja independen, adil, jujur dan tidak berpihak kepada Parpol.

Muncul pertanyaan, sejauh mana independensi Bawaslu nantinya dalam pelaksanaan Pemilu. Jika, wasit sudah dikuasai oleh para pemain. Ada cela main mata antara keduanya.

Sehingga, hal ini mesti ada upaya merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Seharusnya, dalam penetapan calon Bawaslu terpilih tidak lagi berada di genggaman DPR yang notabenenya adalah orang Parpol.

Harusnya ada komisi independen tersendiri yang menetapkan calon Bawaslu agar lembaga ini lepas dari bayang-bayang kepentingan politik Parpol.

Berbicara amanat UU tersebut, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen tentu masih sangat butuh perhatian semua kalangan masyarakat.

Yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa belum berjalannya amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pada pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11).

Affirmative action atau memperhatikan  keterwakilan perempuan minimal 30 persen merupakan cara yang dipilih negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif dan adanya ketidak setaraan.

Affirmative action merupakan intervensi negara dalam mewujudkan suatu jaminan keadilan bagi setiap orang dalam membangun kehidupan bersama, bukan hanya kelompok tertentu saja.

BACA JUGA:  Gaple Jadi Favorit Ajang Perlombaan HUT Bhayangkara Ke 76

Bahkan, dunia pun sudah lebih lama mendorong keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggaraan Pemilu.

United Nations Division For The Advencement of Women (UN-DAW) menegaskan suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai prioritas dan karakter khas perempuan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai 30 persen.

“Bangsa ini belum terbebas dari cengkraman Parpol dalam menentukan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Mari kita berbenah diri untuk sama-sama menjalankan amanat UU yang mengatur kehidupan sosial di Indonesia,” ujar Wasdi Junianto.(**)

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Tak Punya Biaya Untuk Berobat, Warga Sidomukti Merintih Kesakitan

BENGKULU UTARA – Tomi Hermawan (22) warga Desa Sidomukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!