Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) memperkuat langkah antisipasi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain mengatur mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat, Pemda diminta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
Dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang digelar secara daring dari Kantor Kemendagri, Kamis (11/12/2025), Mendagri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Forkopimda dan para pemangku kepentingan di daerah.
“Semua jalur transportasi—udara, darat, hingga laut—harus dipastikan aman. Lakukan pengecekan dan pengawasan secara menyeluruh,” tegas Mendagri.
Pengawasan Harga Tiket dan Stok Pangan
Tito juga mengingatkan penyedia jasa transportasi agar tidak memanfaatkan momentum libur panjang dengan menaikkan harga tiket secara berlebihan. Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengendalian tarif melalui koordinasi antarinstansi.
“Jangan bermain di batas harga tertinggi pemerintah. Itu hanya akan memberatkan masyarakat dan memicu kenaikan harga lainnya,” ujarnya.
Selain sektor transportasi, Pemda diminta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kenaikan kebutuhan masyarakat selama Nataru harus diimbangi dengan koordinasi aktif bersama Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pelaku usaha daerah untuk memastikan stok tetap terkendali.
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Mendagri turut menyoroti tingginya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob di sejumlah wilayah. Dengan prediksi curah hujan meningkat, ia meminta Pemda menyiapkan sumber daya, personel, serta sistem peringatan dini secara optimal.
“Semua perangkat harus dalam kondisi siap. Jangan menunggu kejadian, tetapi lakukan mitigasi sejak awal,” katanya.
Kepala Daerah Diminta Tidak Bepergian ke Luar Negeri
Untuk menjaga respons cepat jika terjadi kondisi darurat, Mendagri meminta kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing selama periode rawan. Ia menegaskan agar perjalanan keluar negeri ditunda mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas negara atas perintah Presiden atau keperluan medis mendesak.
“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting di masa peningkatan aktivitas masyarakat dan ancaman bencana,” ujar Tito.
Dengan penguatan koordinasi, pengawasan lapangan, serta kesiapsiagaan di setiap sektor, pemerintah berharap rangkaian perayaan Nataru dapat berlangsung aman, tertib, dan terkendali. **
