Bengkulu Utara – Penanganan dugaan pemotongan anggaran Tahun Anggaran 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara terus memasuki fase krusial.
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara masih menggencarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Pada Selasa (16/12/2025), aktivitas pemeriksaan tampak berlangsung intens di kantor kejaksaan.
Sejumlah kendaraan milik kepala puskesmas, pejabat aktif, hingga mantan pejabat Dinas Kesehatan terlihat terparkir di halaman gedung Kejari Bengkulu Utara.
Kehadiran mereka menguatkan dugaan bahwa lingkaran saksi yang dipanggil terus meluas seiring pendalaman perkara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkulu Utara, Andi Pebrianda, membenarkan bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan saksi masih berlangsung secara maraton.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan untuk mengurai secara menyeluruh dugaan pemotongan anggaran yang bersumber dari dana kegiatan kesehatan daerah.
“Pemeriksaan saksi masih berjalan dan dilakukan secara intensif untuk mendalami dugaan pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan,” ujar Andi Pebrianda kepada wartawan.
Meski demikian, pihak kejaksaan memilih menahan diri untuk tidak membeberkan detail materi pemeriksaan.
Kebijakan ini diambil guna menjaga objektivitas penyidikan serta menghindari spekulasi liar yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum.
Sebelumnya, pada momentum Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, Kepala Kejari Bengkulu Utara Nurmalina Hadjar, secara gamblang menyebutkan tidak menutup kemungkinan ada peluang munculnya tersangka baru.
Ia menekankan, penetapan tersebut akan dilakukan apabila penyidik menemukan keterlibatan pihak lain yang diperkuat minimal dua alat bukti sah.
“Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan jika dalam proses penyidikan ditemukan peran pihak lain dengan bukti yang cukup,” tegas Nurmalina saat itu.
Kasus dugaan pemotongan anggaran kesehatan ini pun terus menyita perhatian publik khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.
Pihak Kejari Bengkulu Utara sendiri memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan hukum, hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. (Ar1)
