BENGKULKU – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, hadir dan menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Rabu (3 Mei 2023).
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menyoroti pentingnya pengembangan keuangan syariah dan industri halal.
Ia berharap bahwa KDEKS Provinsi Bengkulu dapat menjadi motor penggerak dan penyeimbang dalam percepatan implementasi program ekonomi syariah, serta menyelaraskan gerakan seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan syariah.
Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, “Kita berharap KDEKS Bengkulu dapat menggali potensi daerah di sektor ekonomi syariah, mendorong kemudahan masyarakat mengakses produk perbankan syariah, mendorong alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan, mendorong digitalisasi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah serta IKMS berbasis masjid dan pesantren dan lainnya.”
Sementara itu Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjelaskan bahwa terdapat empat bidang ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi fokus, yaitu industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, dan bisnis serta kewirausahaan syariah.
Rohidin juga meminta percepatan sertifikasi halal untuk rumah potong hewan dan UMKM agar diprioritaskan. Ia mengatakan bahwa potensi keuangan dan ekonomi syariah di Provinsi Bengkulu cukup besar.
Berdasarkan data UMKM skala usaha mikro, di Provinsi Bengkulu terdapat 386 yang telah bersertifikasi halal. Perbankan syariah juga terus bertumbuh. Data menunjukkan bahwa penyaluran kredit syariah pada Maret 2022 sebesar 2.14 triliun, sedangkan pada Maret 2023 mencapai 3.21 triliun.
Sementara penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di tingkat Provinsi Bengkulu pada 2022 mencapai 5.017.217.447, dan penyalurannya sebesar 5.939.749.145.
“Saya harapkan KDEKS Bengkulu dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemberdayaan usaha mikro kecil.” kata Rohidin.
Dengan semangat ini, Provinsi Bengkulu terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah, dan diharapkan dapat menjadi salah satu contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Sap)
