BENGKULU UTARA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Bengkulu kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dinilai banyak orang memang wajar dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Seperti dilansir dari RadarUtara.ID, sejak 4 (empat) minggu lalu sebelum puncak HUT Kota Arga Makmur, santer beredar informasi adanya pungutan yang dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Bengkulu Utara terhadap para kontraktor.
Bahkan, RadarUtara.ID sempat dihubungi oleh salah satu informan yang mengaku mendapat tekanan untuk menyetorkan sejumlah uang agar dapat mencairkan uang pelaksanaan proyek di dinas ini.
“Jadi kontraktor itu harus nyetor ke kepala dinas. Agar ada ikatan, maka kontraktor harus mau menandatangani surat utang piutang. Surat ini seolah-olah membuat kontraktor ada hutang ke kepala dinas dengan nominal sekian persen dari nilai proyek,” ungkapnya.
Menurutnya, jika kontraktor tidak mau menandatangani surat utang piutang ini. Maka kepala dinas tidak mau menandatangani berkas pencairan untuk termin 100 persen.
“Ya kalau tidak ditandatangani, kontraktor tidak bisa mencairkan. Sementara pekerjaan sudah berjalan. Nominal dalam surat utang piutang itulah sebetulnya fee yang harus disetor,” pungkasnya.
Diketahui, Polda Bengkulu menangkap Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bengkulu Utara dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Kamis (10/11/2022).
Selain itu, polisi juga mengamankan Kasi Kelembagaan dan Sarpras di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, serta seorang honorer. **
Artikel ini sudah tayang di radarutara.id
Selengkapnya -> -> https://radarutara.disway.id/read/644939/sejak-4-minggu-lalu-beredar-informasi-pungutan-kadis-pendidikan-bengkulu-utara
