Bengkulu Utara – Pemotongan Anggaran yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah kepemimpinan Ns. Anik Khasyanti, masih menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.
Dugaan pemotongan anggaran sebesar 15% dan 5% sempat menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD pada 15 Januari lalu.
Selain itu, Komisi I DPRD juga menyoroti proyek pembangunan Labkesda yang mangkrak akibat pemutusan kontrak, yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.
Ketua Komisi I DPRD, Hasdiansyah, menyatakan bahwa pihaknya siap membawa temuan tersebut ke aparat penegak hukum, dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPRD, Parmin S.IP.
Namun, rekomendasi yang disampaikan tersebut justru dikembalikan oleh Ketua DPRD dengan alasan masih dalam tahap kajian lebih lanjut.
“Dokumen yang diserahkan belum lengkap, terutama dasar hukum serta pernyataan yang harus jelas sumbernya dan berimbang kebenarannya,” ujar Ketua DPRD pada 4 Februari 2025.
Menariknya, apakah unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara ini merupakan penyidik tindak pidana korupsi?, sehingga memerlukan kajian yang mendalam dan dokumen yang cukup?
Sampai saat ini, publik masih menunggu sikap yang akan diambil oleh pimpinan DPRD Bengkulu Utara terkait permasalahan tersebut.
Upaya konfirmasi dari awak media telah dilakukan berulang kali, namun Ketua DPRD belum dapat ditemui di kantornya.
Akan tetapi, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara di Tugu Monas.
“Iya, saya sedang di Jakarta menghadiri acara pelantikan,” ujarnya singkat pada 20 Februari 2025. (Ar1)
