Bengkulu Utara – DPRD Bengkulu Utara (BU) telah mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan menetapkan Berita Acara Banmus nomor 14/BA/Banmus/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.
Rapat tersebut berfokus pada rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Jadwal rapat paripurna tersebut ditetapkan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna Lantai Dua pada Selasa 23 Oktober 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua Sonti Bakara, SH, dan dihadiri oleh masing-masing fraksi DPRD Bengkulu Utara, Sekwan, serta staf Sekwan. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Arie Septian Adinata, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Beni, memberikan saran agar pemerintah daerah dapat mengatasi masalah biaya sekolah bagi siswa yang kurang mampu.
Mereka juga mengusulkan agar anggaran pembangunan difokuskan pada sasaran yang tepat guna untuk mempercepat kemajuan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan guna memastikan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil kajian fraksi Golkar terhadap Raperda APBD tahun 2024 menekankan pentingnya kelanjutan program-program yang telah diusulkan oleh Bupati untuk mendorong pembangunan yang lebih maju.
Catatan dari Fraksi Golkar terkait pendapatan daerah menggarisbawahi perlunya memperkuat ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan masyarakat, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor produktif.
Selain itu, mereka menyoroti perlunya mengurangi kebocoran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif. Fraksi ini juga mengimbau agar jajaran ASN tetap netral dalam proses pemilu.
Sementara itu, Sudarman, S.IP., menyarankan agar Bupati mengajukan formasi P3K untuk lulusan SMA kepada pemerintah pusat.
Berbagai saran, usulan, dan masukan terkait Nota Pengantar R-APBD 2024 yang disampaikan oleh Bupati Ir. H. Mian pada hari Senin, 23 Oktober kemarin, juga dikemukakan oleh fraksi-fraksi DPRD Bengkulu Utara. Hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui rapat-rapat komisi di masa mendatang. (AR1/Adv)
