Lebong – Ribuan massa yang terdiri dari ASN, Tenaga Harian Lepas Terbatas (THLT), dan perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebong. Rabu (6/10/2024)
Massa yang sebelumnya menggelar aksi damai di depan Kantor Bank Bengkulu Cabang Muara Aman, kemudian bergerak ke kantor Pemda untuk bertemu dengan Plt Bupati Lebong, Fahrurrozi.
Sayangnya, kehadiran massa ini tidak disambut karena Plt Bupati tidak berada di tempat, sehingga suasana semakin memanas dan massa pun meneriakkan aspirasinya di depan kantor bupati.
Sejumlah peserta aksi mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Plt Bupati yang dinilai sewenang-wenang.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah pencopotan beberapa pejabat dan penggantian Penjabat Kepala Desa, yang dianggap memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) bupati.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang kurang adil dan dapat menciptakan ketidakstabilan di masyarakat.
Tidak hanya itu, massa juga menuduh Plt Bupati telah memicu kegaduhan di kalangan pegawai dan masyarakat.
Hingga saat ini, gaji ASN dan THLT belum dibayarkan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin yang sangat ditunggu-tunggu.
“Kami hanya menuntut hak kami. Jangan karena ada keberpihakan, kami jadi korban,” teriak salah satu peserta aksi di depan kantor bupati.
Massa yang semakin geram akhirnya menyegel ruang kerja Plt Bupati dengan rantai anjing sebagai simbol ketidakpuasan.
Aksi penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran Plt Bupati di kantor, yang membuat massa merasa aspirasinya tidak dihiraukan.
Pindah Aksi ke DPRD Lebong
Usai menyegel ruang kerja Plt Bupati, massa kemudian bergerak ke Gedung DPRD Lebong untuk melanjutkan tuntutan mereka.
Kehadiran massa ini disambut oleh beberapa anggota DPRD yang siap mendengar aspirasi mereka.
Dalam pertemuan ini, massa kembali mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Plt Bupati dan meminta DPRD segera mengambil tindakan atas permasalahan yang terjadi.
Seorang orator aksi menyampaikan kepercayaan mereka kepada DPRD untuk menjadi penengah dalam polemik ini.
“Kami yakin bapak-bapak di DPRD ini akan memihak ke rakyat dan menjadi wakil terbaik kami,” ujarnya di hadapan anggota DPRD yang hadir.
Tanggapan DPRD Lebong
Merespons tuntutan massa, Ketua Komisi I DPRD Lebong, Sri Wijaya, menyatakan bahwa DPRD akan segera memanggil Plt Bupati untuk menjelaskan kebijakannya yang dinilai meresahkan.
“Kami juga sudah geram dengan polemik yang terjadi. Dalam waktu dekat kami akan panggil Plt Bupati untuk duduk bersama mencari solusi,” tegas Sri Wijaya.
Pada kesempatan itu, perwakilan massa juga menyerahkan kunci ruang kerja Plt Bupati yang telah digembok.
Kunci tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lebong sebagai tanda bahwa massa berharap DPRD mampu mengatasi konflik ini.
Aksi yang digelar pada hari ini mencerminkan harapan besar masyarakat Lebong agar pemerintahan di bawah Plt Bupati berjalan adil dan tanpa keberpihakan.
Warga juga berharap agar DPRD Lebong dapat memainkan peran aktif dalam menyelesaikan polemik yang telah memengaruhi kesejahteraan pegawai dan masyarakat. RD
