BeritaKaur

Bahas RAPBD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna

296
×

Bahas RAPBD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna

Sebarkan artikel ini
Bahas RAPBD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna
Bahas RAPBD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna

Kaur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur baru-baru ini mengadakan rapat paripurna yang menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini, menyoroti penyampaian nota keuangan terkait rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaur untuk tahun anggaran 2024 oleh Bupati Kaur, H. Lismidianto.

Dalam paparannya, Bupati Kaur H. Lismidianto mengungkapkan secara rinci rencana pendapatan Kabupaten Kaur yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki, mencapai angka sebesar Rp 933.481.077.595 yang berasal dari pendapatan daerah.

BACA JUGA:  Zaman Gubernur Ahok Pengadaan Lahan Rusun Dikorupsi Senilai Rp 650 Miliar

Rinciannya mencakup pendapatan asli daerah sebesar Rp 47.649.390, pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 849.659.479.000, pendapatan antar daerah sebesar Rp 29.475.115.395, dan pendapatan lainnya dari daerah yang sah sebesar Rp 6.697.093.200.

“Berdasarkan komposisi ini, kita dapat mengalokasikan pendapatan untuk berbagai sektor. Untuk tahun 2024, kami mengutamakan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penggajian PPPK, serta sarana prasarana dan sosial,” ungkap Bupati.

Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 ini menjadi landasan kebijakan publik yang mencakup hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat, yang tercermin dalam pola pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah.

BACA JUGA:  Kodim 0408 BS dan Forkopenda Kabupaten Kaur Gencarkan Aksi Penanaman 1000 Pohon, Menyelamatkan Lingkungan dan Mewujudkan Harmoni Alam
  1. Lismidianto juga menegaskan bahwa penyusunan nota keuangan terhadap peraturan daerah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kaur.

Selain Ketua DPRD dan Bupati Kaur, rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Forkopimda Pemkab Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Camat se-Kabupaten Kaur.

BACA JUGA:  Transformasi Pelayanan Publik, Kabupaten Kaur Melangkah Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam menyusun dan menetapkan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang akan memengaruhi arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kaur pada tahun mendatang. (Irlis)