Bengkulu UtaraBerita

Dewan Sidak Proyek Mangkrak Dinkes Bengkulu Utara, Kadis dan PPTK Menghilang

1301
×

Dewan Sidak Proyek Mangkrak Dinkes Bengkulu Utara, Kadis dan PPTK Menghilang

Sebarkan artikel ini
Dewan Sidak Proyek Mangkrak Dinkes Bengkulu Utara, Kadis dan PPTK Menghilang

Bengkulu Utara – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek mangkrak yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Senin (30/12).

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi I, Hasdiansyah, memeriksa langsung kondisi pembangunan gedung laboratorium yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Berdasarkan pengamatan di lapangan, proyek tersebut tidak selesai sesuai target yang ditetapkan.

Menurut laporan konsultan pengawas, progres pembangunan laboratorium senilai Rp 4.978.004.658 baru mencapai 67 persen. Namun, dana yang telah dicairkan kepada pihak penyedia mencapai 50 persen.

BACA JUGA:  Dukung Asta Cita Presiden Kapolda Bengkulu Tanam Jagung Seluas 1,5 Hektare di Bengkulu Utara

Hasdiansyah menyayangkan absennya Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam sidak tersebut, sehingga pihaknya tidak mendapatkan penjelasan langsung terkait kendala yang menyebabkan proyek ini mangkrak.

“Kepala dinas tidak hadir, PPTK juga tidak hadir. Kami akan segera mengirimkan surat kepada OPD terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) besok,” ujar Hasdiansyah.

Ia juga menyoroti kerugian yang timbul akibat tidak tuntasnya proyek tersebut, baik dari sisi keuangan negara maupun manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat.

BACA JUGA:  Pengendara Koboi Ditetapkan Sebagai Tersangka: Pakai Pelat Palsu dan Penggunaan Senjata, Ini Faktanya!

“Ini jelas merugikan daerah dan keuangan negara. Mendapatkan dana pusat bukanlah hal mudah, namun malah tidak dikelola dengan maksimal. Akibatnya, bangunan ini tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Hasdiansyah.

Anggota Komisi I, Tomy Sitompul, turut menyampaikan kritiknya. Ia meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam memilih penyedia jasa untuk pelaksanaan proyek.

BACA JUGA:  Penyaluran Bantuan Bapang 10 Kg di Bengkulu Utara Masih Menunggu Regulasi Pusat

“Proyek ini sebenarnya sangat penting sebagai fasilitas pendukung pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi terhambat akibat ketidaksiapan pihak penyedia. Hal ini sangat mengecewakan,” kata Tomy. (Ar1)