Berbagai krisis tersebut berdampak terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan yang sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten.
Bertanggung jawab juga berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum.
“Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang,” ungkapnya.
“Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya,” tegasnya.
Demokrasi di Indonesia berjalan dari pemilihan kepala desa pada tataran tingkat desa hingga ke pemilihan presiden.
Untuk itu, Presiden mendorong agar G20 memiliki semangat dialog yang sama untuk menjembatani perbedaan.
“Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20,” tandasnya.
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah.
Indonesia merupakan wilayah dengan 70 persen perairan, sementara hanya 30 persen yang berupa daratan.
Total wilayah Indonesia adalah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, ternyata hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan.
Sementara, sebagian besar lainnya yaitu 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Alasan lain Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim adalah ketika melihat pada posisi geostrategis Indonesia yang terletak di antara dua samudera.
Memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Negara yang bergerak pada sektor perairan, memiliki wilayah teritorial laut yang luasnya melebihi wilayah daratannya.(**)
