Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., dan H. Sumarno, S.Pd., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2025-2030.
Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025), disaksikan oleh Wakil Presiden, Ketua DPR, jajaran menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga melantik sebanyak 961 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari 33 gubernur beserta wakilnya, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota.
Prosesi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan daerah guna mendorong pembangunan nasional yang lebih merata.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
“Para kepala daerah yang dilantik hari ini harus bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka adalah ujung tombak pembangunan daerah yang akan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Komitmen Kepemimpinan Baru Bengkulu Utara
Setelah resmi dilantik, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya.
Ia juga memaparkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan, di antaranya:
- Pembangunan Bank Sampah di Setiap Desa “Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan menghadirkan bank sampah di setiap desa,”
- Percepatan Infrastruktur “Kami akan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal. Jalan-jalan desa akan diperbaiki, aksesibilitas ditingkatkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.”
- Reformasi Pelayanan Publik “Kami akan memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.”
Sebagai bentuk efisiensi anggaran, Bupati Bengkulu Utara juga menegaskan tidak akan mengadakan mobil dinas baru selama lima tahun ke depan.
“Kami lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat dibandingkan membeli kendaraan mewah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Sumarno menambahkan bahwa pemerintahannya akan mengutamakan transparansi dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami akan selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tutupnya. (Ar1)
