LEBONG – Pada Rabu 31 Mei 2023. Bapemperda DPRD Kabupaten Lebong mengadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Lebong, Rama Chandra SH, mengungkapkan bahwa rapat ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam rapat tersebut ia menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menghindari beban yang terlalu berat bagi masyarakat terkait tarif pajak dan retribusi.
Selaku Ketua Komisi III DPRD Lebong, Rama Chandra mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang untuk melakukan uji publik terkait pajak dan retribusi tersebut.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan tertib. Rama Chandra meyakini bahwa jika beban yang dikenakan tidak terlalu berat, masyarakat akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lebong, Mindri Yaserhan menjelaskan, bahwa Raperda yang diajukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dengan adanya Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua OPD yang bertanggung jawab dapat menggunakan dasar hukum yang jelas.
Pemkab Lebong telah mengajukan empat Raperda kepada lembaga legislatif, yaitu Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda Perberasan, dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan Bapemperda DPRD Kabupaten Lebong dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tarif pajak dan retribusi yang tidak memberatkan masyarakat.
Selain itu, pengajuan Raperda oleh Pemkab Lebong menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keuangan daerah dan pengelolaan aset milik daerah.
Semua upaya ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tertib, sehingga memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. (RD)
