Bengkulu Utara – Pemilihan kepala daerah di Bengkulu Utara semakin dekat, namun konflik antara PT Agricinal dan masyarakat Desa Penyanggah belum menemukan titik terang. Upaya mediasi yang digelar oleh Penjabat (PJ) Bupati Bengkulu Utara bersama instansi terkait pada Kamis (15/11/2024) berujung tanpa kesepakatan. Warga memilih menghentikan mediasi karena pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan dokumen asli yang diminta.
Kekecewaan warga atas kegagalan mediasi ini memicu aksi penutupan jalan perusahaan. Warga menutup akses jalan PT Agricinal menggunakan material koral, kali ini dilakukan di lokasi berbeda dari aksi sebelumnya.
Sosri, Ketua Forum Masyarakat Bumi Pekal, menyampaikan bahwa tindakan pemblokiran jalan merupakan bentuk protes atas sikap PT Agricinal yang dinilai tidak transparan.
Ia juga mencurigai adanya indikasi kerja sama antara perusahaan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Utara. Dalam mediasi, PT Agricinal gagal menunjukkan dokumen asli yang diminta, sementara BPN hanya memaparkan peta HGU lama yang diragukan validitasnya.
“Kami sudah sepakat bahwa perusahaan harus menunjukkan dokumen asli saat mediasi. Namun kenyataannya, mereka tidak dapat memenuhinya,” tegas Sosri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tuntutan warga tidak berlebihan. Jika perusahaan mampu menunjukkan dokumen asli yang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka konflik ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami menghargai langkah pemerintah yang sudah turun langsung ke lokasi. Namun, permintaan warga hingga kini belum terpenuhi. Oleh karena itu, aksi pemortalan akan terus dilakukan sampai perusahaan menunjukkan dokumen asli,” pungkasnya.
Konflik ini menjadi perhatian serius di tengah persiapan pilkada. Diharapkan semua pihak dapat segera menemukan solusi demi menjaga stabilitas wilayah. (Ar1)
