Bengkulu Utara – Komisi I DPRD Bengkulu Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas putus kontrak proyek Labkesda serta dugaan pemotongan anggaran 5 hingga 15 persen, Selasa (14/1).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi Gabungan DPRD tersebut dihadiri oleh pejabat Dinkes Bengkulu Utara, anggota Komisi I, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.
“Hari ini kami fokus mengevaluasi kinerja Dinkes, termasuk klarifikasi dugaan pemotongan anggaran yang viral di publik, serta penyelesaian proyek Labkesda yang mangkrak,” ujar Febri Yudirman, Wakil Ketua Komisi I.
Komisi I menyampaikan keprihatinan terhadap proyek Labkesda yang didanai DAK Fisik 2024, namun pengerjaannya mangkrak. Mereka menilai realisasi anggaran Dinkes tidak optimal.
“Proyek kesehatan yang menjadi prioritas justru mangkrak. Ini tanggung jawab bersama untuk mencari solusi, bukan dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas anggota Komisi I, Tommy Sitompul.
Sementara itu, pejabat Dinkes bersama pelaksana proyek dan konsultan pengawas memaparkan kendala teknis di lapangan serta alasan pemutusan kontrak proyek Labkesda yang dianggap sesuai prosedur.
Namun, penjelasan Kepala Dinkes, NS Anik Kasyanti, memicu pertanyaan. Anggota dewan mendesak bukti konkret serta pertanggungjawaban rinci terkait keputusan tersebut.
Komisi I turut membeberkan proyek mangkrak lainnya, seperti pembangunan Puskesmas Kecamatan Putri Hijau yang didanai DAK Fisik 2023 namun tak menunjukkan kemajuan.
“Bayangkan, proyek Puskesmas Putri Hijau miliaran rupiah mangkrak. Kini, masalah serupa terjadi pada Labkesda,” sesal Febri, menyoroti buruknya pengelolaan proyek kesehatan.
Komisi I mendesak Dinkes Bengkulu Utara segera menyusun langkah konkret agar proyek-proyek mangkrak dapat terselesaikan sesuai target yang telah ditentukan.
Dalam sesi klarifikasi adanya dugaan pemotongan anggaran, NS Anik Kasyanti tetap membantah atas tudingan dugaan pemotongan anggaran 5 hingga 15 persen, namun demikian Komisi I akan tetap menyampaikan RDP kepada unsur pimpinan agar ditindak lanjuti. (Ar1)
