Bengkulu Utara – Kasus dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) tahun 2023 di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kini telah memasuki tahap penyidikan.
Langkah ini diambil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara setelah menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Ristu Darmawan, MH, melalui Kepala Seksi Intelijen, Ekke Widoto Khahar, MH, menyampaikan perkembangan terbaru kasus tersebut pada Rabu (8/1/2025).
“Perkara terkait perjalanan dinas DPRD sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saat ini, kami masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Ekke.
Ekke menjelaskan, meskipun pihaknya telah menerima salinan LHP, dokumen resmi tetap diperlukan untuk memperkuat proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Sambil menunggu LHP resmi, proses penyidikan terus kami lanjutkan. Sejauh ini, sebagian pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sudah diterima, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait masih berlangsung,” tambahnya.
Hingga kini, Kejari Bengkulu Utara terus memanggil saksi-saksi untuk mendalami kasus ini lebih lanjut.
Namun, Ekke menyebut bahwa nilai kerugian negara masih bersifat sementara dan bisa mengalami perubahan.
“Angkanya mungkin lebih besar atau lebih kecil dari hasil audit BPK. Kita akan mengetahui kepastiannya setelah menerima LHP resmi,” tutupnya. (Ar1)
