Bengkulu Utara – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Utara senilai Rp 4,9 miliar kini menjadi sorotan tajam.
Organisasi Masyarakat Peduli Pembangunan (MAPAN) Provinsi Bengkulu berencana melaporkan dugaan pelanggaran dalam proyek ini ke aparat penegak hukum.
Amirul Mukminin, Koordinator MAPAN Bengkulu, mengungkapkan kepada awak media pada Selasa (7/1/2025) bahwa proyek yang didanai dari APBN 2024 tersebut mangkrak dan menyisakan berbagai persoalan serius.
Salah satu item laporan yang akan diajukan MAPAN adalah dugaan permainan dalam proses lelang yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Utara.
Amirul menyoroti ketidaksiapan kontraktor dalam melaksanakan proyek pembangunan Labkesda Dinkes.
“Dugaan permainan lelang oleh ULP BU menjadi sorotan utama kami. Mereka seakan tidak memperhatikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan pengerjaan laboratorium tersebut,” tegas Amirul.
Selain itu, MAPAN juga mencium dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk laboratorium tersebut.
Amirul menuding ada oknum pejabat Dinkes Bengkulu Utara yang terlibat dalam permainan ini demi menguntungkan diri sendiri dan pihak lain.
“Dugaan kami, ada oknum yang sengaja bermain, mulai dari PPTK, Kepala Dinas, hingga Sekretaris. Kami menduga mereka terlibat dalam pelaksanaan proyek yang cacat ini,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anik Khasyanti, menegaskan bahwa pemutusan kontrak menjadi langkah terakhir yang diambil setelah upaya pengawasan dan teguran tidak membuahkan hasil.
“Kami dari Dinas Kesehatan Bengkulu Utara sudah melakukan berbagai upaya terkait pembangunan Labkesda, baik itu dari sisi pengawasan yang sudah dilakukan oleh konsultan pengawas,” ungkap Anik, Senin (6/1/2025), didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Welson Hendri.
Anik menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan empat kali surat teguran kepada rekanan pelaksana proyek.
Teguran terakhir, yang dilayangkan pada 10 Desember 2024, direspons dengan janji rekanan untuk memperpanjang waktu penyelesaian hingga 23 Desember 2024. Namun, komitmen tersebut tidak terealisasi sesuai harapan.
“Proyek yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juli hingga 26 Desember 2024 ini hanya mencapai progres fisik sebesar 67,24 persen. Meski demikian, pencairan anggaran telah dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama berupa uang muka sebesar 30 persen senilai Rp 1,4 miliar, disusul pencairan kedua senilai Rp 995 juta, dan pencairan terakhir sebesar Rp 885 juta,” pungkas Anik. (Ar1)
