Bengkulu Utara – Dugaan praktik tidak sehat kembali mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Isu gratifikasi dan pemotongan anggaran yang bersumber dari APBD murni 2024 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sorotan hangat.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan indikasi bahwa dugaan ini melibatkan hampir seluruh bidang di dinas tersebut.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa anggaran diduga dipotong secara sistematis untuk kebutuhan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Ada potongan sebesar 15% dari setiap program, tidak hanya di bidang kami, tetapi juga bidang lain,” kata narasumber pada Senin (6/01/25).
Ia juga menambahkan, pemotongan tidak hanya dilakukan pada tingkat dinas, tetapi juga oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan nilai sebesar 5%.
“Selain potongan 15%, PPTK juga mengambil 5% lagi,” jelasnya.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anik Khasyanti, membantah tudingan tersebut.
“Sumber informasinya dari mana? Pastikan dulu yang berbicara itu benar-benar orang dalam. Sampai hari ini kami tidak pernah melakukan hal seperti itu,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ketika ditanya mengenai total alokasi anggaran APBD dan DAK tahun 2024, Anik Khasyanti bersama Sekretaris Dinas, Welson Hendri, menyatakan tidak mengetahui detail jumlahnya.
“Saya tidak tahu,” ujar Anik singkat.
Namun, dokumen yang berhasil diperoleh menunjukkan indikasi adanya potongan anggaran sebesar 15% dan 5% yang diduga dilakukan secara terstruktur di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara.
Akankah aparat penegak hukum akan berpangku tangan melihat praktek semacam ini?? Mari sama-sama kita saksikan. (Ar1)
