JEPANG – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengadakan pertemuan bilateral di Hotel Grand Prince, Hiroshima, pada Sabtu 20 Mei 2023.
Pertemuan ini merupakan respons atas undangan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas undangan tersebut dan menekankan bahwa Jepang merupakan mitra penting dan strategis bagi Indonesia.
Presiden menyatakan kesepakatannya untuk meningkatkan kemitraan kedua negara agar lebih luas dan konkret.
Selama pertemuan tersebut, Presiden membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Jepang, termasuk mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Indonesia berharap bahwa perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada bulan September 2023 mendatang.
Presiden menjelaskan, “Karena ini sudah berjalan lama, kami berharap dapat menghapus tarif produk tuna kaleng, memperluas bidang kerja tenaga kerja Indonesia di sektor pariwisata dan industri, serta melaksanakan upaya pembangunan kapasitas (capacity building).
Selain itu, Presiden dan PM Kishida juga membahas masalah perdagangan antara Indonesia dan Jepang.
Menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fleksibilitas dalam mengimpor produk pertanian dari Fukushima.
“Saya meminta Jepang untuk bersikap fleksibel terkait perluasan akses bagi buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden.
Mengenai investasi, Presiden menyatakan bahwa diperlukan percepatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia.
Presiden mengusulkan agar kontraktor Jepang ditunjuk secara langsung untuk mempercepat proyek tersebut.
“Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR,” ujar Presiden.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai transisi energi. Presiden menekankan bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD 500 juta untuk teknologi rendah karbon, penghentian penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, bersama mitra Jepang, sebagai langkah menuju pencapaian emisi nol netto (net zero emission).
Terakhir, terkait Myanmar, Presiden menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure. (**)
Sumber: Setkab.go.id
